Artikel Terkini

Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia

Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia
Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia 1
Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia
Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia
Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia 2

BincangSyariah.Com– Inilah penjelasan tentang paham Islam transnasional dan demokratisasi di Indonesia.  Agama pada hakikatnya adalah ajaran, tuntunan atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan.

Awalnya, ajaran tersebut disampaikan kepada umat manusia melalui perantaraan seorang Nabi atau Rasul, kemudian dipahami dan diajarkan dari generasi ke generasi. (Baca: ISIS Gagal Paham Soal Esensi Ajaran Islam).

Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia 3

Lahirnya paham keagamaan tidak bisa dipisahkan dengan upaya manusia untuk memberikan tafsir terhadap teks atau ajaran agama terkait dengan perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat.

Sejarah Asal Mula Paham Islam 

Dalam Islam, sebagaimana dicatat dalam sejarah, paham keagamaan muncul setelah Rasulullah wafat, khususnya ketika umat menghadapi masalah suksesi kepemimpinan. Siapa yang pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW?

Sebagian sahabat berpandangan bahwa Rasulullah meninggalkan pesan (wasiat) kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pengganti beliau, sedangkan sebagian lainnya menyatakan Rasul tidak memberikan wasiat berkaitan dengan kepemimpinan.

Perbedaan pemahaman terhadap siapa yang layak menjadi pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mempengaruhi cara pandang umat Islam dalam memahami ajaran agama pada umumnya.

Penafsiran dan pemahaman ajaran agama yang berbeda-beda tidak saja berkaitan dengan politik, tetapi juga berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang melahirkan banyak madzhab (fiqh), kalam atau teologi dan tasawuf dan tarekat. Semua itu merupakan bukti keniscayaan tumbuhkembangnya paham keagamaan.

Pemahaman manusia terhadap ajaran agama Islam terus berkembang sepanjang masa dan melahirkan bermacam-macam paham keagamaan. Paham keagamaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah paham atau aliran dalam Islam, yang merupakan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan interpretasi dan pengamalan teks-teks atau ayat Al-Qur’an maupun Al-Hadits.

Paham keagamaan yang beraneka macam tersebut juga berkembang di Indonesia menyertai proses penyiaran dan dakwah Islam.

Berbagai madzhab fiqh dan tasawuf juga diajarkan di wilayah ini. Madzhab Syi’ah, Syafi’iyyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah memiliki penganut di negeri ini. Begitu juga dengan pengamalan tasawuf dalam bentuk dan praktik tarekat tumbuh subur. Berbagai aliran tarekat baik yang tergolong mu’tabar maupun ghairu mu’tabarah, selalu ada pada setiap masa.

Perkembangan Paham Islam Menuju Transnasional 

Paham keagamaan tersebut kemudian menjadi dasar dan pandangan dunia (world view) berbagai komunitas muslim di Indonesia. Meski demikian, pilihan komunitas muslim terhadap paham keagamaan yang bercorak Syafi’iyah dalam bidang hukum atau fiqh ternyata merupakan mayoritas dibandingkan dengan faham yang lain.

Begitu juga kecenderungan pilihan terhadap pengamalan tarekat yang mu’tabarah jauh lebih diminati ketimbang yang ghairu mu’tabarah, terutama tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah.

Di Nusantara, keyakinan keagamaan (aqidah) berkaitan dengan relasi manusia dengan Allah banyak dipengaruhi oleh ajaran teologi (kalam), yang dikembangkan oleh Imam Al-Asy’ari dan Imam Maturidi dibandingkan dengan faham Mu’tazilah atau Jabariyah.

Pandangan keagamaan yang didasarkan atas madzhab Syafi’i, mengamalkan tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah dan teologi Asy’ariyah inilah yang kemudian disebut dengan ahli sunnah wal jamaah.

Islam dan paham-paham yang terkait dengan teologi, hukum dan tasawuf tersebut datang dari luar dalam kurun waktu yang sangat panjang, sejak abad XIV hingga akhir abad XIX dan akhirnya menjadi identitas keislaman bangsa-bangsa di wilayah nusantara.

Islam dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah tidak memiliki standar baku atau model dalam ketatanegaraan. Negara-negara Islam yang umumnya mayoritas penduduknya menganut paham Ahlu Sunnah wal Jamaah memiliki sistem politik yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Saudi Arabia yang menjadi tujuan umat Islam belajar menuntut ilmu-ilmu keagamaan, sistem pemerintahannya menganut model kerajaan (al-Mamlakah al-Suudiyah). Mesir yang juga sebagai pusat keilmuan Islam menganut sistem pemerintahan republik. Syria dan Irak yang menganut sistem pemerintahan dalam bentuk republik juga, tetapi berbeda dengan Turki dan Indonesia.

Apalagi jika dibandingkan dengan Republik Islam Iran yang mengikuti sistem pemerintahan teokratis (wilayah al-faqih). Negara-negara muslim yang pemerintahannya berbentuk republik dalam praktik juga menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk Iran yang menganut paham Syi’ah.

Tentu saja Saudi Arabia yang pemerintahannya berdasarkan kerajaan atas dasar dinasti ibnu Su’ud tidak mengenal pemilu atau demokrasi. Meski demikian, mereka juga melakukan permusyawaratan (syura) sebagai institusi yang dipandang lebih mendekati ajaran Islam dibanding dengan demokrasi yang dinilai berasal dari konsep barat.

Bagaimana dengan Demokratisasi?

Terkait paham demokratisasi di Indonesia, demokrasi sebagai sebuah konsep ketatanegaraan atau politik awalnya tidak dikenal dalam Islam. Konsep ini berasal dari Yunani dan kemudian dikembangkan di Eropa pasca revolusi Perancis pada abad XIX.

Ketika barat berhasil tampil sebagai sebuah wilayah peradaban yang unggul, negara-negara muslim akhir banyak mengadopsi tatanan sosial politik yang berasal dari Barat. Demokrasi kemudian menjadi nilai yang diterima dan dipraktekkan oleh hampir semua negara muslim.

Demokrasi adalah sebuah konsep yang memandang kekuasaan ada di tangan rakyat. Kekuasaan sebagaimana dalam sejarah pemerintahan Islam, tidak memiliki model baku atau standar. Pemilihan kepemimpinan pada era khulafaur rasyidin berbeda antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apalagi pengangkatan khalifah pada era dinasti Mu’awiyah, Abbasiyah, Fathimiyah dan Utsmaniyah.

Meskipun demikian ada institusi permusyawaratan (syura) yang dijadikan dasar dalam pemilihan khulafaur rasyidin. Prinsip syura ini dipandang sebagai dasar penerimaan terhadap konsep demokrasi di lingkungan masyarakat era modern. Sebelumnya, paham kekuasaan ada pada konsep khilafah, amir, sultan dan atau imam yang tidak dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jabatan-jabatan tersebut ditetapkan dan dipilih melalui musyawarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kompetensi untuk menentukan siapa yang layak menjadi penguasa. Kelompok otoritatif ini disebut ahlu halil wal aqdi.

Oleh karena itu, ketika dunia telah menjadi kesatuan tatanan ekonomi dan politik (globalisasi) dan demokrasi serta hak asasi manusia, persyaratan utama hubungan antar bangsa sebagian negara muslim menjadi gamang.

Pandangan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak ada kesesuaian merupakan hal yang lazim bagi media massa, cendekiawan, akademisi dan pejabat pemerintah di seluruh Eropa dan Amerikat Serikat. Jajak pendapat Washington Post/ ABC News pada tahun 2006 menunjukkan bahwa hampir setengah orang Amerika (46%) berpandangan negatif terhadap Islam.

Sebaliknya, kelompok mayoritas di dunia melihat Islam dari kacamata berbeda. Islam sebagai agama damai, dan moderat. Survey Gallup Poll menunjukkan bahwa mayoritas besar, hampir semua negara yang disurvei (95% di Burkina Faso, 94% di Mesir, 93% di Iran dan 90% di Indonesia) menyatakan bahwa andai mereka menyusun undang-undang untuk sebuah negara, maka mereka akan menjamin kebebasan berbicara.

Hal ini yang didefinisikan sebagai upaya memperbolehkan warga untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai masalah politik, sosial dan ekonomi.

Mereka mengagumi banyak aspek dari demokrasi barat, tetapi tidak menyukai pengadopsian model Barat secara bulat-bulat. Bagaimana pandangan kaum muslim tentang demokrasi, ternyata terdapat banyak madzhab.

Ada yang berpandangan minor bahwa demokrasi adalah konsep asing, tetapi ada banyak pendukung demokrasi di lingkungan dunia Islam. Demokrasi identik dengan gagasan musyawarah (syura) antara pemerintah dengan masyarakat di dalam seleksi pemilihan penguasa.

Gagasan ini didukung dengan konsensus bersama (ijma), sebagai sumber hukum dalam Islam, sekarang digunakan untuk mendukung parlemen sebagai sebuah cara untuk pengambilan keputusan bersama.

Islam Transnasional di Indonesia

Pertanyaannya sekarang, bagaimana pengaruh paham Islam transnasional yang berkembang mulai orde baru hingga era reformasi terhadap demokrasi di Indonesia? Apakah paham-paham tersebut menjadi pendorong demokratisasi atau sebaliknya?

Paham keagamaan yang memiliki pengaruh besar bagi pemikiran dan gerakan Islam sebelum kemerdekaan adalah paham pemurnian, pembaharuan dan modernisme (salafisme modern). Paham ini mengikuti pola pemikiran kaum terdahulu (salaf) tetapi menerima ide-ide modernitas yang datang dari Barat yang membawa manfaat dan kemajuan.

Sedangkan paham dan gerakan Islam transnasional yang berpengaruh besar setelah Indonesia merdeka adalah Ikhwan al Muslimin, Salafi, Hizbu al Tahrir, Jamaah Tabligh yang masih dalam kelompok besar Ahlu Sunnah wal Jamaah (Sunni), dan sejak 1980-an di Indonesia juga berkembang paham Syi’ah Istna Atsariyah.

Disebut paham Islam transnasional karena, kelompok-kelompok penganut paham tersebut memiliki kepemimpinan bersifat internasional, bekerja secara jaringan serta mengusung cita-cita yang sama yakni menegakkan syari’at Islam dalam rangka mewujudkan cita-cita tegaknya kembali kepemimpinan Islam  yang ideal (khilafah ala minhaj al-nubuwwah).

Terlepas dari itu semua, bahwa paham dan gerakan keagamaan transnasional juga beragam dan masing-masing memiliki agenda sendiri. Jika kita sedikit memikirkan arti kehadiran paham dan gerakan keagamaan adalah bahwa “paham” dan “gerakan” apa saja yang ditawarkan kepada bangsa Indonesia pasti ada pembelinya (penganut).

Apakah paham dan gerakan keagamaan tersebut berasal dari dalam (endegeneus) maupun yang dari mancanegara (transnasional). Kalau kita kaitkan dengan partisipasi politik, ternyata kehadiran paham transnasional ternyata tidak atau belum menjadi ancaman serius bagi proses demokratisasi di Indonesia, kecuali gerakan yang memang mengusung agenda politik tertentu.

Demikian penjelasan terkait paham Islam transnasional dan demokratisasi di Indonesia. Paham demoratisasi di Indonesia menandai, mengindikasikan bahwa Indonesia negara muslim paling demokratis di dunia. Semoga bermanfaat. (Baca: Fenomena Gairah Beragama).

 

 

Paham Islam Transnasional dan Demokratisasi di Indonesia 1
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah ibs
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar

Source


kontraktor rumah, bina rumah, pinjaman lppsa, pengeluaran kwsp, spesifikasi rumah, rumah ibs, pelan rumah, rekabentuk rumah, bina rumah atas tanah sendiri, kontraktor rumah selangor, rumah banglo
syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar
syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar
syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar

Back to list