Artikel Terkini

Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama?

Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama?
Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama? 1
Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama?
Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama?
Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama? 2

BincangSyariah.Com- Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bikin geger. Bagaimana tidak? PN Surabaya izinkan nikah beda agama. Banyak  yang menganggap sebagai terobosan atau preseden yang baik bagi pelaku pernikahan beda agama di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini nikah beda agama belum legal di Indonesia.

Tak bisa dipungkiri, di antara pembahasan yang sangat sulit dan pelik sejak dahulu adalah ketika ada dua orang berbeda agama menikah, kemudian dihadapkan dengan hukum fiqih. Namun yang lebih penting adalah memahami psikologi massa setelah putusan PN Surabaya. Jangan sampai membuat keributan dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama? 3

Harus diakui, secara fiqih, perbedaan agama sudah seharusnya tidak disatukan dalam sebuah rumah tangga, karena khawatir antar keduanya tidak saling menjadi pelengkap, sebagaimana tujuan nikah, yaitu agar salah satu dari yang lainnya menjadi pelengkap.

Akan tetapi, pernikahan beda agama tidak hanya dihadapkan dengan persoalan fiqih, namun juga dengan perasaan kedua pasangan suami dan istri. Dengan cinta yang sudah mereka bangun, apapun alasannya akan tetap dilanjut, sekalipun harus bertentangan dengan agamanya sendiri.

Oleh karenanya, tidak heran jika Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama antara seorang pria muslim dan istrinya yang beragama non-muslimah. Keputusan ini tentu menuai kontroversi antar warganet, karena undang-undang yang tidak pernah dirubah di Indonesia adalah UU tentang nikah beda agama.

Lantas, bagaimana cara menyikapi putusan, atau pengabulan permohonan beda agama tersebut perspektif fiqih? Mari kita bahas, hanya saja sebelum melanjut pada pembahasan ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan hukum nikah beda agama.

Pendapat Ulama tentang Nikah Beda Agama

Pada dasarnya, nikah beda agama sudah menjadi pembahasan dan perdebatan para ulama sejak dahulu, dan hasilnya, perdebatan itu berujung beda pendapat (khilaf), sebagian ada yang membolehkan, dan sebagian yang lain ada yang mengatakan tidak boleh. Berikut akan penulis tampilkan referensi dari dua pendapat tersebut.

Tidak Boleh Nikah Beda Agama

Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam salah satu kitabnya mengutip pendapat para ulama yang mengatakan bahwa pernikahan lintas agama hukum tidak boleh dan tidak sah. Ia kemudian memberikan alasan, bahwa nikah lintas agama memiliki potensi untuk tidak harmonis.

Sebab, perbedaan agama dalam suatu hubungan keluarga hanya akan memperumit keadaan dan menghilangkan ketenangan. Ia mengutip firman Allah, yaitu:

وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.

Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Selanjutnya, yang paling penting untuk diperhatikan, bahwa alasan keharaman tersebut adalah memiliki potensi berpaling dari agamanya sendiri. Sehingga, atas nama cinta seseorang bisa keluar dari ajaran Islam yang benar. (Syekh Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatihi, [Beirut, Damaskus, Darul Fikr], juz IX, halaman 144).

Boleh Nikah Beda Agama

Sebagaimana jamak diketahui bersama, dimensi fiqih adalam dimensi yang dipenuhi dengan perbedaan pendapat, termasuk nikah lintas agama. Para ulama ada yang mengatakan bahwa nikah dengan model seperti ini hukumnya boleh.

Syekh Nuh Ali dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa pernikahan dengan non-muslim tidak selamanya haram, sepanjang tidak berpengaruh pada agamanya, atau agama yang akan dianut anaknya kelak, maka hukumnya boleh, ia mengatakan:

يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْيَهُوْدِيَةِ وَاِنْ بَقِيَتْ عَلَى دِيْنِهَا وَكَذَلِكَ النَّصْرَانِيَّةُ اِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى دِيْنِهِ أَوْ دِيْنِ أَوْلَادِهِ

“Boleh bagi laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita Yahudi sekalipun masih tetap dalam agama (Yahudi)nya, begitu juga dengan wanita Nasrani, sepanjang tidak takut akan (terpengaruh) agamanya, atau agama anaknya.” (Syekh Nuh, Fatawa al-Ahwal as-Syakhshiyah, halaman 39)

Demikian dua pendapat para ulama perihal nikah lintas agama antara yang mengharamkan dengan alasannya, dan juga ulama yang membolehkan dengan beberapa syarat ketentuannya. Lantas, bagaimana perihal sikap pengabulan PN Surabaya perihal nikah beda agama tersebut? Mari kita lanjut pembahasannya:

Psikologi Massa Setelah Pengabulan Nikah Beda Agama di PN Surabaya

Pengabulan nikah beda agama dalam konteks Indonesia tidak hanya dihadapkan dengan pro dan kontra masyarakat saja, akan tetapi juga berhadapan dengan undang-undang dasar Indonesia tentang pernikahan.

Pasalnya, Undang-undang yang tidak pernah diubah di Indonesia sejak masa Belanda adalah nikah beda agama. Bahkan, tidak diakui oleh Negara, sebagaimana dipertegas dengan Surat Edaran dari Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 2019 No.231/PAN/HK.05/1/2019 poin 2 yang menjelaskan pencatatan nikah beda agama:

“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan, dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan.”

Demikian salah satu bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung perihal nikah beda agama. Lantas, bagaimana dengan pengabulan nikah beda agama perspektif fiqih?

Pada dasarnya, keputusan pemerintah atau seorang pimpinan harus sesuai dengan maslahah yang akan terjadi pada bawahannya, termasuk nikah beda agama.

Jika dengan mengabulkannya akan menjadi sebuah maslahah secara umum, tentu boleh-boleh saja. Namun, jika sekiranya justru menimbul keresahan dan pertikaian, maka keputusan itu tidaklah dibenarkan secara fiqih,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah atas rakyat harus dilandasi dengan dasar kemaslahatan.”

Dengan berpijakan pada kaedah ini, maka semua kebijakan dan keputusan pemerintah harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyat secara umum, mulai dari kesiapan mereka untuk menerima kebijakan tersebut, tidak bertentangan dengan syariat, dan sesuai dengan kebutuhan secara umum. Jika tidak, maka kebijakan itu sudah seharusnya tidak diterapkan.

Kemudian, konsep kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam;

واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظرا لهم من رب الأرباب

“Ketahuilah! Bahwa mengedepankan suatu kemaslahatan demi kemaslahatan yang lebih besar dan menolak bahaya karena adanya bahaya yang lebih besar sudah menjadi karakter manusia yang dianugerahkan oleh Allah.”

لا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت

“Tidaklah mengedepankan suatu maslahah kecil atas” maslahah yang lebih besar kecuali orang bodoh yang tidak mengetahui gambaran keutamaan tentang kemaslahatan yang lebih besar tersebut dan tidak mau melihat terhadap perbedaan dua derajat kemaslahatan (yang baik dan yang terbaik).” (Syekh Izzuddin, Qawa’idu al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Beirut, Darul Ma’arif: tt], juz I, halaman 5)

Demikian konsep dasar aturan pemerintah yang harus diterapkan secara fiqih, mulai dari mempertimbangkan kebijakannya hingga memilih yang terbaik untuk rakyatnya.

Demikian penjelasan viral PN Surabaya: apakah di Indonesia sudah saatnya mengizinkan nikah beda agama? Semoga bermanfaat. (Baca juga: Viral Nikah Beda Agama di Semarang, Begini Hukum Pernikahan Lintas Agama).

 

Viral PN Surabaya: Apakah di Indonesia Sudah Saatnya Mengizinkan Nikah Beda Agama? 1
kontraktor rumah
bina rumah
pinjaman lppsa
pengeluaran kwsp
spesifikasi rumah
rumah ibs
pelan rumah
rekabentuk rumah
bina rumah atas tanah sendiri
kontraktor rumah selangor
rumah banglo syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar

Source


kontraktor rumah, bina rumah, pinjaman lppsa, pengeluaran kwsp, spesifikasi rumah, rumah ibs, pelan rumah, rekabentuk rumah, bina rumah atas tanah sendiri, kontraktor rumah selangor, rumah banglo
syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar
syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar
syaifulloh bin imam muhtasari kontraktor bina rumah ibs saif muhtar

Back to list